Pemilu di Indoneisa merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil Kesatuan (NKRI). Partisipasi politik indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaaan tertinggi yang absah oleh (kedaulatan rakyat), dimanifestasikan keterlibatan mereka pesta (Pemilu). Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perwujudan kedaulatan untuk menghasilkan wakil pemimpin aspiratif, berkualitas, serta bertanggung jawab mensejahterakan rakyat. Suatu kategori kelompok pemilih sangat menarik diamati diteliti lebih jauh adalah pemula. Pemilih Pemula pemilih-pemilih baru pertama kali akan memberikan suaranya Pemilu. Tujuan penulisan ini mengetahui bentuk-bentuk partisipasi pemula pemilu, faktor-faktor pendukung penghambat pemilu. Metode digunakan paper jurnal studi kepustakaan didukung hasil penelitian relevan. Diharapkan berpartisipasi aktif kegiatan-kegiatan cara membagi waktu antara belajar mengikuti kegiatan politik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ukuran ketepatan kuesioner yang mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Padang dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji instrumen atau pertanyaan dalam benar-benar apa hendak diukur. reliabilitas adalah pengujian indeks menunjukkan sejauh mana dapat dipercaya diandalkan. Teknik pengambilan contoh acak digunakan penelitian gerombol bertahap. Kemudian mendapatkan hasil penelitian, korelasi product moment sedangkan formula cronbach’s alpha (α). menghasilkan nilai semua pernyataan lebih besar dari rtabel bernilai 0,210 berdasarkan diperoleh (α) sebesar 0,90. Nilai 0,6. Hal berarti sudah reliabel. Dengan demikian pada membuktikan bahwa valid reliabelKata Kunci: validitas, reliabilitas,

Die vorliegende Darstellung entwirft erstmals ein konsensuell gewonnenes Modell des Fachwissens für die Politikdidaktik und den schulischen Politikunterricht. Es strukturiert beschreibt Standards politischen Wissens in Form von drei Basis- 30 Fachkonzepten. Ihre enthält konkrete Hinweise zu Fehlkonzepten, Themen Begriffsnetzen. Sie Inhalte, Schüler/-innen auf einzelnen Schulstufen erwerben haben. Das erhebt Anspruch, hinreichend konkret sein, um kompetenzorientierten Unterricht praktisch planen können. ist zugleich Konstruktion Wissensfragen der empirischen Forschung.

Dem interessierten Beobachter begegnen im Konsumalltag und bei der Zeitungslektüre laufend bemerkenswerte, weil zunächst irritierende Phänomene, die zwischen Politik Konsum einen Zusammenhang stiften. Einige Beispiele seien vorab schlaglichtartig beleuchtet:

Era disrupsi adalah masa ketika perubahan terjadi sedemikian tidak terduga, mendasar dan hampir dalam semua aspek kehidupan. Tatatan baru hadir menggantikan tatanan lama yang sudah sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam hal politik, akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem politik. Munculnya inovasi aplikasi teknologi digital menginspirasi lahirnya sejenis di bidang Tidak lagi, hingar bingar kampanye pengerahan massa, diganti edukasi via berbagai media soal, saja lebih murah tetapi juga memiliki daya jangkau audien jauh luas merata. Paper ini ingin mengungkapkan perlunya pemahaman kita tentang politik era disrupsi, bagaimana menghadapi fenomena menekankan pada pendidikan dapat menyesuaikan kondisi saat ini.