AbstrakTulisan ini membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar yang menjadi faktor penguat efektif. Pilpres 2019 mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan dan pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak pemilu. Adalah jelas selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) penentu akhir dua mengklaim sebagai pemenang pilpres. Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu Presiden, Politisasi Identitas, Pemerintahan Efektif, Membangun Kepercayaan.

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir secara kodrat melekat pada setiap dan tidak dapat di ganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia sebagai negara hukum pancasila demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan asasi manusia, HAM harus termaktub konstitusi ataupun nasional. Jenis penelitian digunakan ini ialah yuridis normatif. Sebagai negera telah termuat itu sendiri, seperti kebebasan beragama kepercayaan. Sedangkan demokrasi pancasila, menjadi tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi.Kata Kunci: Negara Hukum, Demokrasi; HAM.

“Keruntuhan komunisme pada tahun 1989 menjadi momentum yang krusial bagi demokrasi sebagai sebuah sistem politik untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Sebagai konsep, mempunyai makna luas dan juga kompleksitasnya sendiri. Artikel ini ingin menjelaskan varian dari terutama debat antara liberal dengan sosial. Selain itu, penulis praktek di Indonesia setelah era reformasi 1998 menunjukkan masalah dihadapi oleh negara dalam menciptakan masyarakat demokratis. kesimpulan, artikel bahwa demokratisasi masih proses banyak hal perlu dibenahi”Kata Kunci: demokratisasi, liberal, sosial, akselerasi,

Abstrak: Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan lintasan sejarah perjuangan, memiliki konstruksi kenegaraan satu-satunya dunia yang bangsa terlahir dahulu, kemudian baru membentuk negara. Presiden pertama Ir. Soekarno menegaskan, bahwa ialah Kebangsaan. Tujuan Bangsa terlahir, merdeka, negara satu cita-cita, Kehendak Untuk Mengangkat Harkat Martabat Hidup Rakyat (Kedaulatan Indonesia). Melalui analisis atas realitas kehidupan saat ini, telah hidup pada kondisi tatanan seolah-olah sama dengan Demokrasi, dulu terbentuk bangsanya dilahirkan kemudian. Sehingga kedaulatan rakyat prinsip musyawara-mufakat perwakilan belum mampu terealisasi. Sementara pelaksanaan demokrasi voting dasar liberalisme terus bergulir, sehingga semakin jauh dari cita-cita awal. DOI: 10.15408/jch.v1i2.2657

Democracy provides an understanding that the source of power is people with will give birth to a rule benefit and protect their rights. In order for happen, needed support idea serves as foundation in life state guarantee rights people. Such called The Constitution.The on highest itself does not need be understood sense absolute monistic unlimited, because it supreme which hands limited by agreement they set forth together outlined formulation constitution made promulgated especially founding state. This what social contract between citizens reflected constitution. It limits regulates how sovereignty channeled, executed maintained activities day-to- day running government. essence, within popular sovereignty, remains guaranteed are true owners State all its authority carry out functions power, both field legislative, executive, judiciary. who have plan, organize, implement, conduct monitoring assessment implementation functions. Even further, every aimed at. benefits gained from functioning organization intended. or democracy totally people,

The rule of law state shall be based on democracy. This because there is a correlation between which relies constitution and sovereignty the people run by In democracy, public’s participation core essence. However, democracy withouta robust regulation will lose its direction, similarly, without true meaning. As result, in democratic state, developed enforced accordance with principle Law must not made, approved, interpreted, merely power (machstaat), but rather this regulated (rechstaat).Keywords:

In defining citizenship, we need an pre-position that places everything in equal position. This means politics must be able to bridge the citizen's behavior. Under these circumstances, possibility of political life becomes key for understanding everyday events. paper discussing how citizens should struggle Indonesia achieve equality citizenship. Modern democracy which requires general rationality problem arises when is transformed into a hegemonic injures rights other citizens. The unique reduced by common sense rationality, At least this cultivates exclusion behavior daily life.

Penulisan ini bertujuan untuk membahas urgensi pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai karakter bangsa Indonesia melalui demokrasi, HAM dan masyarakat madani. Perubahan menuju pada sistem demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto lengser 21 Mei 1998, mengalami proses pembentukan meskipun berjalan setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Transisi menaiki menimbulkan banyak kecemasan dimana saat sama masih cenderung melakukan penyelesaian konflik cara-cara demokratis, main hakim sendiri, memaksakan kehendak, praktik money politics cermin perilaku sikap bertolak belakang dengan diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Perkembangan tentu saja fenomena kondusif bagi transisi berkeadaban (Democratic Civility). Seiring perkembangan gelombang ketiga, tuntutan dmokratisasi dalam sosial pasca menjadi salah satu agenda kelompok gerakan reformasi mana tuntutannya adalah memperbaharui kembali kewarganegaraan dirasakan relevan semangat reformasi. Di mewujudkan maka peranan (Civics dirasa sangat urgen mendesak Indonesia.

The development of democracy in Indonesia is running very rapidly after the 1945 amendment. One developments within frame politics characterized by constitutional formula that provides a basic framework state sovereignty belongs to people and carried out accordance with Constitution. On basis formulation succession leadership executive legislative branches are directly implemented as mandate Article 22 E paragraph ( 2). However, practice arrangements Law Number 42 Year 2008 concerning General Pemlihan President Vice shows inconsistent statement constitution . As set 3 5 ) states election Vice- held an DPR, DPD DPRD. At end Constitutional Court through Decision No. 14/PUU-XI/2013 stated selection models unconstitutional. Based on assessment constitutionality norms method based simultaneous interpretation both original intent history. Design elections simultaneously referred born attempt shift direction transition towards reinforcement system order consolidation democratic direct tends opaque transactional, corrupt, manipulative, high costs preserve power can be minimized dimention understand people.

Indonesia as one of the countries that adheres to a democratic system. The system government is organized by people, and for people. in course democracy underwent several periods, until now undergoing period reform. diversity Indonesian people factor greatly influences birth political parties encourages formation multiparty Indonesia. Democratic countries, course, justify existence pillars or exercise popular sovereignty. Democracy carried out through general elections context occupying leadership power seats which are participants.

Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara massif luas di Indonesia. Hasil penelitian UNESCO menyatakan bahwa mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, dinyatakan sebagai nama yang paling baik wajar semua sistem organisasi politik sosial diperjuangkan oleh para pendukungnya berpengaruh. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana pemenuhan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi Indonesia kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

The study aims to explore the paradigm of Islamic education, democratic education face globalization challenges in Indonesia. This research method was a qualitative approach with type literature study. Paradigmatically, is process develop all human potentials that values plurarity and heterogeneity as consequence cultural, ethnic, religious diversity. emphasized main are equality tolerance. Whereas transcendence taught curriculum must be practiced daily life order achieve pious charity conference. have penetrated into world become driving force for inclusive sustainable educational innovation.This expected provide contributions academician, practical, teacher Indonesia an actualization confront

Demokratisasi adalah sarana untuk mencapai demokrasi, sehingga ide-idetentang demokratisasi berkaitan denga strategi demokrasi. Prosespendirian demokrasi sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian,menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian. Partai politik adalahkelompok otonom dari warga negara,memiliki kegunaan dalam membuat nominasinominasidan peserta pemilu, memiliki keinginan memandu pengawasan padakekuasaan pemerintahan terus merebut jabatan-jabatan publik organisasipemerintahan. Fungsi utama partai mencari dan mempertahankankekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologitertentu.Pemahaman paling subtansial pemilihan umum.Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para negara memilihpejabat-pejabat memutuskan apakah mereka inginkanuntuk dikerjakan oleh pemerintah. Kepala Daerah penanggung- jawab utamadalam penyelenggaraan di daerah. akan dinilai rakyatkarena saat ini ia dipilih melalui pemilukada secara langsung.Partai pengusung sebelum mendaftarkan calonnya ke KPU Daerahharus telah menemukan pasangan calon kapabel akuntabel disampingtingkat elektabilitas memadai. Visi, misi, kebijakan, program seyogyanya dibicarakansecara matang kepala daerah wakil beserta partaipolitik pengusung. pengusung, baik ada gedung DPRDmaupun DPW kadernya, wajib mengawal terpilih daerahdan Para pemilih memberikan suaranya padapasangan terpilih, tiba waktunya berani menilai kinerja danwakil menjalankan rodapemerintahan harus menghindari budaya rivalitas cari popularitas sendirisendiri

Several hate speech which spread in social media activity aroused because of freedom euphoria a democratic nation. Those had effectively used as negative campaign during election. This study aims to analyze and cyber war media. The method is qualitative with data retrieval through in-depth interviews netizens opinion makers media, document studies literature relevant the research. found that warfare has formed two netizen polarizations. polarization can be identified conservative liberal groups. Both groups are actively producing discourse, opinion, information, issues rumors implications for change or shift leader concept on theory step communication. maker new tradition emerges today allows anyone anonymously become leaders.

NegaraRIyang lahir setelah PD II ialah mencoba untuk ikut serta menerapkan model negara demokrasi yang sesuai dengan kepribadianIndonesia. Hal tersebut dalam Sila IV Pancasila kemudian terwujud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sistem RI perkembangan telah dilaksanakan liberal, parlementer dan terpimpin falsafah bangsaIndonesiayakni Pancasila.

ABSTRAK
 Pancasila sebagai sebuah ideologi dan acauan sistem demokrasi di Indonesia telah melampaui waktu yang panjang. Memang, negera apabila hendak menjadi sesuatu ideal, maka dalam penyelenggaraannya haruslah berlandaskan demokrasi. Bukankah pemerintahan akan mencurahkan kebaikan pada rakyat secara keseluruhan. Pada dasarnya melekat kebebasan partisipasi individu. Menggunakan kebebasan, hak-hak sipil, politik, merupakan bagian dari kehidupan individu makhluk sosial. Partisipasi sosial politik mengandung nilai intrinsik bagi manusia. Semua itu sejalan dengan cita-cita Pancasila. Untuk itu, artikel ini mencoba menyuguhkan praktik sejarahnya. 
 Diketahui bahwa adalah landasan penyelenggaraan negara Indonesia. memeng menawarkan ideal sebenarnya. Hanya saja, kurun 70 tahun, juga pilar berdemokrasi, ternyata memiliki rupa berbeda seiring perubahan wajah perpolitikan negeri ini. Apakah pertanda bangsa memang sedang belajar untuk mencari format tepat sesuai jiwa Terlepas upaya mewujudkan Demokrasi harus terus dilakukan melakukan dekontruksi berkelanjutan. Dekonstruksi dimaksud pembacaan ulang seluruh realitas seakan jauh tujuan

Prinsip dari sebuah negara demokrasi adalah dengan menjunjung tinggi Konstitusi dan ideologi dalam negara. Kebebasan hak sosial politik menjadi jaminan yang sangat diperlukan untuk dapat mencapai sehingga aspirasi ada tersalurkan baik. Permasalahan muncul yaitu Bagaimana Dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945 Dinamika Sosial Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian digunakan berupa hukum yuridis normatif merupakan kepustakaan, terhadap bahan primer sekunder terdiri peraturan perundang-undangan literatur-literatur terkait memecahkan persoalan atau permasalahan akan dibahas. Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum harus dilaksanakan bertanggung jawab, sejalan ketentuan berlaku. Oleh karena itu wajib mengelola mengendalikan dominasi iklim kapitalis agar tetap berjalan pada koridor tidak merugikan warga. juga membuka memberdayakan ruang publik secara optimal sebagai instrumen warga menyalurkan aspirasinya, serta menutup keran tumbuh suburnya praktek uang baik kalangan elit maupun masyarakat, membiarkan berlangsung, maka hanya berimpilkasi melahirkan politisi korup mengekang hati nurani masyarakat memberikan partisipasi politiknya, namun berakibat tercederainya suatu pemilu demokratis.

<p>Direct local leader elections (Pilkada) had replaced indirect elections. It based on the spirit of people empowerment to participate choosing leaders more democratic. Responsiveness is an important element besides participation which represent democracy. These two variables will decide that can enhance quality This paper uses qualitative methodology analyze data and responsiveness Pilkada as in People not high New Order Their are substantive because accompanied assessment level a leader. Incumbent successful running get continued success next victory. In contrast, incumbent who failed implementation obtain defeat. Victory defeat election be stated relevance become very democratic process whole.</p>

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah yang dimulai sejak tahun 2005 terus mengalami perubahan aturan mainnya. juga ingin fenomena munculnya calon tunggal dalam daerah. Para tersebut sebagian besar menang daerah, hanya di Kota Makassar kekalahan. Ada beberapa faktor menyebabkan tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai berat, dan “mahar” semakin mahal. Kemenangan para pilkada bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Partai Politik, Demokrasi Lokal.

Abstract: Internet appears as a new medium for youth generation to shape and articulate discourses in unique ways known internet meme. In Indonesia, meme is not an expression of jokes, but also their reflection through everday lives issues, like democracy, social, politics. The discourse battleground particular memes expands the democracy itself. This research examines dynamics two biggest Indonesian political controversy 2014 by using Anthony Giddens’ structuration.Abstrak: menjadi baru kaum muda untuk membentuk wacana dan mengartikulasikannya ke dalam sebuah bentuk yang unik, yakni Di digunakan sebagai ekspresi lelucon sekaligus refleksi terhadap kehidupan sehari-hari menyangkut aspek-aspek demokrasi, sosial, politik. Adu antar via tersebar di mengenai isu-isu sosial politik, memperluas spektrum demokrasi. Riset ini melihat dinamika dua isu politik besar Indonesia pada tahun dengan menggunakan pendekatan stukturasi milik Giddens.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil setelah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah, Rakyat Daerah ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Pengalaman praktik ketatanegaraan tersebut, memberi penguatan atas sistem pemerintahan dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan secara serentak. Namun demikian terdapat kelemahan penyusunan kebijakan pelaksanaan seharusnya diikuti proses berbasis bukti dengan data kuat berdasarkan simulasi terhadap penyelenggaraan. Dengan demikian, beban penyelenggaraan dapat diidentifikasi sejak awal langkah-langkah untuk meminimalisasi resiko dipikirkan jika terjadi hal-hal diinginkan. Kemudian kalah penting adalah perlu dievaluasi mengenai persoalan integritas penyelenggara atau peserta Umum, misalnya memperketat rekrutmen, sehingga mewujudkan serentak berintegritas di masa akan datang.

Menurut paham negara Demokrasi modern, Partai Politik,Pemilihan Umum dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tigainstitusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lain.Setiap Politik akan selalu berusaha untukmemperoleh dukungan rakyat besar pada saat PemilihanUmum agar di dominasi oleh PartaiPolitik bersangkutan.Pada pemilu dijadikan manifestasi prinsipkedaulatan rakyat, maka mulai itulah diberikankebebasan dalam menentukan calon-calon wakil yangtergabung Politik.Kehendak ialah dasar kekuasaan pemerintah.Kehendak itu dilahirkan pemilihan-pemilihanberkala jujur dilakukan pemilihan umum danberkesamaan atas pengaturan suara rahasia, carapemungutan bebas sederajat itu.Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia hal esensial dalampenyelenggaraan pemilu.

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah orang-orang dengan pengertian, orang akan melahirkan aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Agar hal itu terjadi, perlu dukungan menjadi dasar dalam kehidupan negara untuk menjamin rakyat. Aturan seperti disebut konstitusi.Pengertian mengenai kekuasaan tertinggi sendiri, tidak dipahami bersifat monostik mutlak arti terbatas, karena sudah sendirinya ditangan rakyat dibatasi oleh kesepakatan mereka tentukan sendiri secara bersama-sama dituangkan rumusan konstitusi susun sahkan bersama,terutama mendirikan Negara bersangkutan. Inilah kontrak social antar warga masyarakat tercermin konstitusi. Konstitusi itulah membatasi mengatur bagaimana kedaulatan disalurkan, dijalankan diselenggarakan kegiatan kenegaraan pemerintahan sehari-hari. Pada hakikatnya, ide itu, tetap harus dijamin rakyatlah sesungguhnya pemilik segala kewenangannya menjalankan semua fungsi Negara, baik di bidang legislative, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi itu. Bahkan lebih jauh lagi, kemanfaatan bagi ditujukan diperuntukkannya manfaat didapat dari adanya berfungsinya bernegara gagasan atau demokrasi total rakyat, bersama

Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi dinasti politik yang berkembang dalam arena lokal. Kemunculan dapat terindikasi beberapa penjelasan. Pertama, kegagalan fungsi partai lokal melakukan regenerasi politik. Kedua, biaya demokrasi tinggi menghalangi masyarakat berpartisipasi suksesi kekuasaan. Ketiga, perimbangan kekuasaan antar elit tidak tercipta sehingga menghasilkan sentralisasi di kalangan tertentu menjadi dinasti. Patrimonialisme tidaklah selalu perspektif utama menganalisis menggunakan pendekatan budaya familisme aras Hasil penelitian menunjukkan gejala sebagai preferensi didasari atas penguasa mengangkat saudara upaya menutupi aib kekuasaannya. Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai sumber seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme membedakan karakter Indonesia.

<p>Abstrak: Artikel ini menganalisis kemunculan radikalisme Islam di Indonesia pasca-Orde Baru dalam kaitannya dengan politik demokrasi serta implikasinya terhadap kebijakan negara atas radikalisme. Dengan menggunakan pendekatan politik-hukum, artikel berargumen bahwa kelompok radikal harus diperlakukan secara hati-hati kerangka prinsip-prinsip karena menggaransi kebebasan berpendapat untuk semua. Dalam konteks ini, keberadaan tidak bisa dikekang alasan ideologis yang diwujudkan bentuk represif-antagonistik radikal. Kebijakan semacam dapat membawa pendulum ke arah kontra produktif bagi itu sendiri justru memanfaatkan momentum tersebut mengon- solidasikan dan mendiseminasikan ideologi kalangan masyarakat luas. merekomendasikan Undang-undang(UU) baru dan/atau addendum rangka mengisi ruang kosong disentuh oleh kedua UU tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebelumnya.</p><p><br />Abstract: Religious Radicalism and the Politics of Democracy in Post New-Order Indonesia.This paper attempts at scrutinizing emergence Islamic radicalism post-New Order its mutual relationship with democratic politics as well implications to state policy towards radicalism. This argues that radical groups must be treated deserve care framework principles on ground democracy guarantee idea freedom expression for all. In this context, existence cannot curbed an ideological basis manifested through antagonist groups. Such a policy, nevertheless, can swing less productive itself. It may result consolidation dissemination ideology among Muslim society within democracy. recommends new act necessary order fill legal gap left by two Acts counterterrorism policy.</p><p><br />Keywords: Islam, demokrasi, Pancasila, UUD 1945</p>

Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana masyarakat lokal Palembang menggunakan nilai-nilai sebagai proses penguatan demokrasi. Kajian dalam tulisan membahas apa saja yang masih eksis dan digunakan kehidupan sehari-hari, baik keadaan sadar ataupun nilai sebenearnya mereka gunakan namun merka tidak menyadari hal tersebut. Belum ada penelitian sebelumnya secara spesifik eksistensi wong kito diperdalam ranah demokratisasi di lokal.
 Peneliti merasa penting untuk melakukan atas dasar beberapa alasan, belum meneliti politik terutama dipegang oleh asli Palembang, kedua alasan apakah zero conflict terjadi karena pertanyaan ini, dapat dikerucutkan berikut, dipakai, tersebut meningkatkan rasa persatuan kesatuan tengah masyarakat?. Penelitian jenis kualitatif pendekatan sudi kasus, guna mengarahkan agar tersusun terencana dengan sistematis.
 Temuan adalah menjadi rujukan proses, sehari-hari seperti Umpak-umpakan, sedekah, hajatan, gotong royong, ngobeng. Nilai dipercaya bisa alat/senjata meredam segala masalah masyarakat. Kemudian, sarana pemersatu tinggal para stakeholders, eksekutif legislatif menunjukan perannya mengeluarkan kebijakan, kebijakan atau payung hukum merupakan realisasi paling tepat keluarkan.
 Kata kunci: lokal, demokrasi

The Implementation of democracy is easily known as a one the involvement people in determining their leader through election. But implementation elections without supervision impossible to produce free elections, confidential, honest and fair. Electoral theoretically still use management concepts that certainly need discourse find even definition appropriate electoral supervision. This literature study intends discuss supervision, scope types election violations, then link it with democracy. history will also be presented an opening this paper. To oversee democracy, necessary control are structurally implemented from BAWASLU PANWASLU Villages, well participatory oversight by involving volunteers community.

Penelitian ini membahas bentuk dan penyebab terjadinya campur kode (CK) Sudjiwo Tedjo dalam acara dialog interaktif Indonesia Lawyers Club Episode Setahun Jokowi-Ma'ruf : Dari Pandemi sampai Demokrasi di TvOne. merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena berisi tuturan yang mengandung pada subjek sehingga tersebut m elalui pendekatan met o dologi teoritis. Teknik pengumpulan data digunakan adalah teknik simak catat. Analisis menggunakan metode kontekstual terperinci konteks sosiolinguistik. Hasil menunjukkan bahwa wujud terdiri atas kata, frasa, klausa d engan rincian 22 3 1 klausa. Penyebab sang budayawan melakukan diskusi ILC ialah dari dirinya sendiri (pribadi pembicara), ragam bahasa, kata popular. murni keinginan pribadinya, baik kemahiran banyak bahasa ia kuasai. Selebihnya fa k tor penyebabnya nyaman popular masa kini.